pembaharuan pendidikan islam tidah hannya datang begitu saja tetapi di bawa oleh beberapa tokoh islam.Adapun tokoh pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam antaralain seperti , Jamaluddin Al-Afghani (Iran 1838 – Turki 1897), Rasyid Ridha (Suriah 1865-1935), Sir Muhammad Iqbal (Punjab 1873- 1938) dan masihbannyak lagi tokoh-tokoh ilsam lainnya.

Berikut ini adalah sedikit ulasan cerita dari tokoh-tokoh tersebut  :

1. Jamaluddin Al-Afghani (Iran 1838 – Turki 1897)

Ia dilahirkan di Mesir tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Ketika berusia 20 tahun ia telah menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Tahun 1864 ia menjadi penasehat Sher Ali Khan, kemudian ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad A’zam Khan. Dalam hal itu, Inggris telah mulai mencampuri urusan politik Afghanistan dan dalam pergolakan yang terjadi Al-Afghani memilih pihak yang melawan golongan yang disokong Inggris. Pihak pertama kalah, dan Al-Afghan memilih meninggalkan tanah tempat lahirnya dan pergi ke India tahun 1869. Di Inggris ia juga tidak merasa bebeas bergerak, karena negara itu telah jaruh kepihak Inggris, dan ia pindah ke Mesir tahun 1871. Ia menetap di Cairo mulanya menjauhi persoalan politik Mesir dan pemusatkan perhatian pada bidang ilmiah dan sastra Arab. Di tempat ia tinggal kemudian menjadi tempat pertemuan murid-muridnya. Disanalah ia memberikan kuliah dan mengadakan diskusi. Muridnya berasal dari berbagai golongan, seperti orang pemerintahan, pengadilan, dosen dan mahasiswa Al-Azhar serta perguruan tinggi lain.

Dari Mesir ia pergi ke Paris dan disanalah ia mendirikan perkumpulan Al-Urwatul Al-Wusqa yang anggotanya terdiri dari orang Islam Mesir, India, Suria, Afrika Utara dan lain-lain. Diantara tujuan yang hendak dicapai adalah memperkuat rasa persaudaraan, membela Islam, dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Kemudian, pada tahun 1892 ia pergi ke Istanbul atas undangan Sultan Abdul Hamid, namun kemudian ia terjebak dan tidak bisa keluar dari Istanbul karena dijadikan tahanan hingga ia wafat pada tahun 1897.

Pemikiran pembaharuan yang dilakukan Al-Afghani adalah didasari pada pendapatnya bahwa Islam adalah relevan pada setiap zaman, kondisi, dan bangsa. Untuk itu kemunduran umat Islam adalah karena tidak diterapkannya Islam dalam segala segi kehidupan dan meninggalkan ajaran Islam murni. Jalan untuk memperbaiki kemunduran Islam hanyalah dengan membuang segala bentuk pengertian yang bukan berasal dari Islam, dan kembali pada jaran Islam murni.

2. Rasyid Ridha (Suriah 1865-1935)

Rasyid Ridha adalah murid dari Muhammad Abduh (yang merupakan murid dari Jamaluddin Al-Afghani). Ia lahir pada 1865 Suria. Semasa kecil ia dimasukkan ke sekolah madrasah tradisional, kemudian ia meneruskan sekolah ke Sekolah Nasional Islam. Setelah selesai ia meneruskan ke sekolah agama yang ada di Tripoli, dan banyak belajar dari Al-urawatul Wusqa Jamaluddin dan Muhammad Abduh. Ia banyak belajar dengan Muhammad Abduh ketika Muhammad Abduh sedang dalam buangan di Beirut. Ia mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaharuan ketika masih berada di Suria dan mendapat tantangan dari Pihak Turki Utsmani, lalu ia memutuskan pindah ke Mesir dan berada di dekat gurunya Muhammad Abduh pada tahun 1898. Beberapa bulan setelah itu,

ia menerbitkan majalah Al-Manar, yang juga terkenal.

Rasyid Ridha merasa perlu diadakan pembaharuan dibidang pendidikan, dan melihat perlu ditambahkannya kedalam kurikulum mata pelajaran berikut : teologi, pendidikan moral, sosiologi, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, ilmu hitung, kesehatan, bahasa asing, disamping fiqih, tafsir, hadist dan lain-lain.

3. Sir Muhammad Iqbal (Punjab 1873- 1938)

Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab dan kahir di Sialkot tahun 1867. Untuk meneruskan studi ia kemudian pergi ke Lahore dan belajar disana sampai memperoleh gelar kesarjaan MA. Di tahu 1905 ia pergi ke negara Inggris dan belajar filsafat di Universitas Cambridge. Dua tahun kemudian ia pindah ke Munich Jerman, dan memperoleh gelar Ph.D dalam bidang tasawwuf.

Sir Muhammad Iqbal yang merupakan salah seorang muslim pertama di anak benua India yang sempat mendalami pemikiran barat modern dan mempunyai latar belakang pendidikan yang bercorak tradisional Islam. Kedua hal ini muncul dari karya utamanya di tahun 1930 yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam (Pembangunan Kembali Pemikiran Keagamaan dalam Islam). Melalui penggunaan istilah recontruction, ia mengungkapkan kembali pemikiran keagamaan Islam dalam bahasa modern untuk dikonsumsi generasi baru muslim yang telah berkenalan dengan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan filsafat barat abad ke-20

Sama dengan pembaharu lainnya, ia berpendapat bahwa kemunduran umat Islam selama 500 tahun dikarenakan kebekuan dalam pemikiran. Hukum dalam Islam telah sampai pada keadaan statis. Untuk memperbaharui Islam di segala bidang (termasuk pendidikan), maka diperlukan sebuah institusi penegak Hukum Islam yang menanungi seluruh umat Islam dalam sebuah naungan negara yang dinamakan Khilafah Islamiyah.)
            Mereka merupakan beberapa tokoh yang memiliki peranan dalam pembaharuan pendidikan islam.

Iklan

Pengembangan teknologi di Indonesia, terutama teknologi yang digunakan untuk pelayanan publik dan pendidikan, diharapkan akan dibantu oleh Microsoft dalam menyediakan infrastruktur, e-government, e-education, dan dukungan bagi industri Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menurut Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang diketuai oleh Menkominfo Sofyan Djalil, Microsoft diundang menjadi penasihat atau konsultan teknologi Dewan TIK Nasional dalam pengembangan jaringan telekomunikasi, terutama dalam penyediaan akses teknologi bagi para pelajar dan masyarakat di pedesaan. Dengan pemanfaatan teknologi yang dimiliki dan dikembangkan Microsoft ini, diharapkan individu dan masyarakat dapat menciptakan alat untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pembangunan ekonomi, mengembangkan e-education, serta meningkatkan keterampilan Teknologi Informasi dan pertumbuhan industri TIK. Dukungan Microsoft di bidang peningkatan keterampilan TI serta memberdayakan industri domestik tersebut, sudah lama dilakukan dalam upaya membantu Indonesia bergerak ke arah perekonomian berbasis pengetahuan. Dewan TIK sendiri diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terjun langsung sabagai Ketua Pengarah, di Istana Bogor. Dewan TIK Nasional merupakan kelompok kerja yang dibentuk untuk mendorong penggunaan komunikasi di Indonesia. Tugas Dewan TIK Nasional adalah merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan melalui pendayagunaan TIK, yakni dengan melakukan pengkajian penerapan langkah penyelesaian masalah yang timbul dalam pengembangan TIK secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dewan TIK Nasional berupaya mengmbangkan e-leadership dan melakukan koordinasi seluruh elemen bangsa melalui peningkatan kualitas prasarana serta sarana TI dan pengembangan inovasi guna menuju era mesyarakat informasi teknologi. Tugas pokok Dewan TIK adalah mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan pada tahun 2005, dengan menciptakan pembangunan melalui TIK yang terdiri dari penguatan basis TIK pendidikan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Indonesia diperkirakan membutuhkan pengadaan jaringan ke 43 ribu desa, 32 ribu SMP dan SMA, 2 ribu perguruan tinggi, termasuk koneksi ke rumah sakit dan instansi pemerintah serta departemen dari pusat sampai daerah, agar nanti seluruh Indonesia terhubung dengan fiber optic. Sampai saat ini pun, Dewan TIK Nasional telah menginventarisir sejumlah program bidang TIK, termasuk diantaranya upaya-upaya melegalisasi software yang digunakan pemerintah, karna yang terpenting adalah legalisasi software yang dipergunakan tersebut. Ada dua pendekatan yang dipakai, untuk Departemen Ristek dan PTN, yaitu Indonesia Goes Open Source (IGOS). Sedang di luar dua itu, legal software-nya adalah yang hak intelektualnya akan pemerintah legalkan. Dari pertemuan antara Presiden SUsilo Bambang Yudhoyono dengan Craig Mundie, Chef Research and Srategy Officer Microsoft Corp., diumumkan nota kesepahaman (MoU) pemakaian software Microsoft legal di kalangan pemerintah dan BUMN. Namun, tidak disebutkan berapa nilai lisensi software yang disepakati dalam MoU, maupun jumlah komputer yang diinstalasi software berlisensi Microsoft. Ini menimbulkan reaksi dari beberapa pihak yang menginginkan adanya upaya dalam memperbanyak dan memperkuat perusahaan-perusahaan software lokal, serta upaya-upaya konkrit untuk melindungi hak cipta software, untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Akhir bulan lalu, pemerintah berencana membentuk komite nasional demi mendorong pertumbuhan TI dan menunjuk Menko Perekonomian Boediono untuk menyiapkan cetak biru Komite Nasional Teknologi Informasi. Boediono juga diminta menyusun rencana pengembangan TI untuk 2-3 tahun ke depan. Dana sebesar Rp. 50-100 miliar telah diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2007, yang akan disalurkan untuk membantu pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Dana itu nantinya akan berupa sebuah ‘kolam modal’ yang bisa dialokasikan untuk berbagai upaya pengembangan industri terkait TI. Dalam breakfast meeting yang dihadiri perwakilan empat perguruan tinggi–ITS, ITB, UI dan UGM–serta asosiasi pengusaha di bidang TI–antara lain APJII dan IMOCA, diputuskan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan right of way dalam hal infrastruktur. Pihak yang memiliki infrastruktur dilarang memblokir pihak lain dan harus membuka jalur kerjasama. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan para penyelenggara jasa internet bisa memanfaatkan infrastruktur dari pihak lain, seperti yang telah dimiliki oleh PLN atau Telkom. Pemerintah pun, melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, segera menggodok rancangan regulasi tentang pengamanan telekomunikasi berbasis protokol internet, berdasarkan masukan dari konsultan publik yang bertujuan untuk menciptakan pemanfaatan internet yang aman. Regulasi inilah yang menjadi dasar penyusunan konsep ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Responses Team on Information Infrastructure). ID-SIRTII merupakan lembaga yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. Dalam pelaksanaannya, Postel tidak menutup kemungkinan akan adanya tenaga profesional yang disewa untuk membantu pelaksanaan ID-SIRTII. Tugas-tugas yang dilaksanakan ID-SIRTII mencakup perekaman log file penggunaan internet dari seluruh penyedia jasa internet di Indonesia. Tim ID-SIRTII sendiri akan terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah antara lain akan mencakup unsur Bank Indonesia, asosiasi terkait, akademisi, Kepolisian, hingga Kejaksaan. Dalam usulan, disampaikan agar ada klausul yang menyebutkan bahwa pengguna, pelanggan, penyelenggara Internet Service Provider (ISP) dan Network Service Provider (NAP) dilarang mengganggu atau merusak suatu jaringan, dilarang membuka service SMPT mail server yang dapat digunakan oleh semua pengguna di mana pun. Serta larangan untuk melakukan spamming (mengirimkan e-mail yang berisi hal-hal yang tidak diinginkan dan kadang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal sebelumnya). Selain itu, larangan seperti hacking (membobol jaringan untuk tujuan yang berpotensi melanggar hukum), flooding (mengirimkan e-mail yang berlebihan hingga melebihi kuota), spoofing (menyalahgunakan e-mail sehingga menimbulkan protes), hoax (mengirimkan e-mail yang bersifat penipuan atau menakut-nakuti), pemalsuan e-mail, serta tindakan-tindakan lain yang bertujuan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban–misal pornografi, perjudian, ancaman, fitnah, mepertentangkan SARA dan lain sebagainya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh anggota Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V Infotek-Cyber Crime, Komisaris Polisi Idam Wasiadi, pada Seminar Nasional Sehari Information Technology Security di Hotel Horison Bandung, Indonesia menduduki peringkat tertinggi sebagai pelaku cyber crime atau kejahatan internet. Sebesar 90 persennya adalah kejahatan carding atau pemalsuan kartu kredit. Kecenderungan ini diduga akan terus meningkat. Tahun 2004 saja, sebagai negara dengan kejahatan carding kedua terbanyak setelah Ukraina, Indonesia memiliki kejahatan carding mencapai 177 dari 192 kasus kejahatan internet. Sedang tahun sebelumnya, kejahatan carding di Indonesia terhitung 145 dari 153 kasus total kejahatan internet. Hampir seluruhnya bermotifkan ekonomi, yang bahkan sebagian besar pelakunya adalah mahasiswa. Kesimpulan ini ditarik dari persentasi yang dilakukan di lapangan, yaitu 48 persen pengguna internet adalah usia 22-25 tahun, yang notabene merupakan kalangan mahasiswa. Daerah Yogyakarta menduduki peringkat tertinggi untuk kasus kejahatan carding, disusul oleh Semarang, Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Riau. Sedangkan negara yang paling sering menjadi korban sasaran kejahatan carding dari Indonesia dengan persentasi sekitar 84 persen adalah Amerika Serikat. Meningkatnya kejahatan jenis ini disebabkan belum adanya undang-undang tentang kejahatan internet di Indonesia, ditambah lagi kemajuan teknologi yang pesat–sebab IT crime itu didukung sendiri oleh kemajuan teknologinya. Ketiadaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebenarnya dihambat oleh sikap masyarakat yang apatis terhadap masalah ini. Padahal RUU ITE tersebut sudah diajukan selama tiga tahun ini, namun belum juga disetujui oleh DPR. Terjadinya konvergensi teknologi komunikasi dan penyiaran harus diikuti dengan perkembangan regulasi yang dapat mendukung berlangsungnya penyelenggaraan di sektor telekomunikasi dan penyiaran. Internet adalah salah satu bentuk nyata dari konvergensi ini, dimana unsur-unsur telekomunikasi, media, dan informatika menjadi terintegrasi. Percakapan telepon, baik lokal, interlokal maupun internasional, dapat dilakukan melalui teknologi internet. Demikian juga kegiatan media dalam bentuk penyiaran dan informasi dari pers, dapat diselenggarakan melalui medium internet. Namun, konvergensi tersebut memerlukan kebijakan yang integral dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Selain itu, diperlukan adanya pengaturan-pengaturan keamanan yang jelas untuk menghindari meningkatnya kejahatan akibat dari digitalisasi dan kemajuan teknologi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa masa depan negara Indonesia akan cerah jika dua dunia pentingnya berkembang dengan baik. Yang pertama, education, yang berkaitan dengan human capital. Sedang yang kedua adalah good governance yang mengelola semua resources dengan baik. Masyarakat informasi yang mampu menciptakan, mengakses, dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang sedang dikembangkan saat ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi di seluruh dunia.

The University of Muhammadiyah Malang was found in 1964 and initiated by the figure of Muhammadiyah Leadership in Malang.
At the beginning the University of Muhammadiyah Malang (UMM) was affiliated with the University of Muhammadiyah Jakarta established by Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jakarta.

 

At that time the University of Muhammadiyah Malang had three faculties: Faculty of EconomicsFaculty of Law, and the Faculty of Teacher Training and Education which included the Islamic Education Department.
The three faculties obtained the registered status from Education and Culture Ministry, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, in 1966.

On July 1 1968 the University of Muhammadiyah Malang officially separated from the University of Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
The management was separated by Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Malang.

In 1968 UMM added the Faculty of Social Welfare which became affiliated with the Faculty of Social Welfare of UMJ.
This became the fourth faculty at UMM.

The Islamic Education Department enrolled as the Faculty of Islamic Studies (Faculty of Tarbiyah) which was under the protection of the Religious Ministry.
In 1970 the Faculty of Tarbiyah obtained the same status as the State Islamic Institute (IAIN) from the Minister of Religious Decree Number 50 Year 1970.
That same year the Faculty of Social Welfare also changed its name to the Faculty of Social Science and Social Welfare Department.
In 1975 the Faculty of Social Science officially became independent (separated from UMJ) with the Registered Decree Number 002 A/1/1975 on April 16 1975.

During the years 1977 to 1980 more faculties were added to UMM which included: the Faculty of Engineering in 1977, Faculty of Agriculture in 1980, and the  Faculty of Animal Husbandry.
From 1983 to 1993 UMM added new departments and improved the status of existing ones.
In 1993 the University of Muhammadiyah Malang opened Post Graduate Programs such as Masters of Management and Masters of Sociology.

Up to the academic year 1994/1995 the University of Muhammadiyah Malang had nine faculties and 25 departments for Graduate Programs, two Masters Programs and one Diploma Program (D3-Nursing).
From 1983 to 1994 the most significant developments occurred.  
From then on the development of UMM was very impressive and included improving the status of departments, the improvement of administration, the addition of facilities and the enlargement and improvement of staff quality in administration and academic.
In 2009 UMM merged the Faculty of Agriculture and Faculty of Animal Husbandry-Fishery which became the Faculty of Agricomplex in order to accord with the consortium of agriculture science.

There are three available campuses to support the teaching-learning process: Campus I in Jl. Bandung No. 1, Campus II in Jl. Bendungan Sutami No. 188a and Campus III in Jl. Raya Tlogo Mas.
To develop the quantity and quality of academic staff UMM employed young lecturers from various well-known universities in Java and improved the quality of the lecturers through funding for further studies both in Indonesia and abroad.

Finally the University of Muhammadiyah Malang transformed into the university of choice for students owing to its hard work.
UMM was recognized by Koordinator Kopertis Wilayah VII, through his speech at a Graduation of University of Muhammadiyah Malang on July 11 1992, that UMM had turned into a great university and had a prosperous future.

By continuously improving the University of Muhammadiyah Malang it became proud but humble and was ready to face the future for “mencerdaskan kehidupan bangsa”- educating the people of the nation and “membangun manusia Indonesia seutuhnya” – developing the Indonesian people to be dignified and compatible with other countries. To support the umm so can be reach they have vision and mission are :

1.     Vision:

To become the best university in developing the sciences and technology based on the Islamic values.

2.     Mission:

a.        To conduct quality education.

b.        To conduct research and community service to improve human welfare.

c.        To carry out trustworthy university management.

d.        To organize the academic community to live Islamic life so they can be good role models for others (uswah khasanah).

e.        To organize mutual co-operation with other parties in terms of science and technology development.

Behind that the umm also have a symbol where that mean’s.

“MUHAMMADIYAH” ARABIC TEXT

It represents the followers of Prophet Muhammad’s teaching

12 LINES OF SUNLIGHT

Muhammadiyah was found in 1912

TWO SENTENCES OF SYAHADATAIN

It represents a pledge in Islamic teachings, that is a testimony that there is no God but Allah and Muhammad is the messanger of God

RICE AND COTTON

It represents struggle of justice and prosperity in the form of clothing and food.

Besides, it represents the paddy attitude:

”The more it is full of grains, the more it bows”

http://www.umm.ac.id

Sampingan  —  Posted: Juli 5, 2012 in Uncategorized